Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran daerah. Defisit yang mencapai angka Rp560 miliar memaksa pemerintah daerah untuk mencari berbagai alternatif pendanaan guna melanjutkan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, bergerak cepat dengan mengajukan usulan program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) atau Bantuan Gubernur (Bangub) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam paparannya di Kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (9/4/2025), Muchendi menekankan bahwa kondisi keuangan daerah sangat memprihatinkan dan berdampak pada tertundanya sejumlah proyek pembangunan superprioritas.
“Tentu Pak Gubernur sudah sangat mengenal Kabupaten OKI, tantangan dan kendalanya. Kami menghadapi kondisi keuangan daerah yang tidak baik. Defisit anggaran hingga Rp560 miliar ditambah kebijakan efisiensi yang mengakibatkan tertundanya sejumlah pembangunan infrastruktur superprioritas,” ujar Muchendi.
Ia menyampaikan bahwa persoalan utama yang dihadapi Kabupaten OKI adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan parah. Dari 10 ruas jalan poros utama, sebanyak 69 persen dalam kondisi rusak berat, 24 persen rusak sedang, 4 persen rusak ringan, dan hanya 3 persen dalam kondisi baik.
Beberapa ruas jalan strategis yang disoroti antara lain Lebung Batang–Tulung Selapan, Catur Tunggal–Cahya Mas, dan Cengal–Sungai Jeruju. Ruas-ruas ini menjadi penghubung vital antar desa, kecamatan, hingga ke pusat kabupaten.
Tak hanya fisik, Bupati Muchendi juga menaruh perhatian besar pada infrastruktur sosial dan konektivitas, termasuk kebutuhan jaringan internet untuk desa blankspot, penyediaan listrik di wilayah perairan, serta pengembangan budaya daerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa OKI memang memerlukan perhatian khusus karena karakter wilayahnya yang unik.
“Luas wilayah, jumlah penduduk, dan topografi membuat kabupaten ini memerlukan perhatian berbeda. Saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung kebutuhan masyarakat OKI,” ujar Deru.
Ia menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan keuangan, Pemprov Sumsel mengklasifikasikan skala prioritas menjadi tiga, yakni superprioritas, prioritas, dan reguler. Kebutuhan mendesak infrastruktur yang berdampak langsung pada ekonomi dan pelayanan publik termasuk dalam kategori superprioritas.
“Semua yang diusulkan Pak Bupati termasuk dalam kategori superprioritas dan akan dicatat oleh tim verifikasi,” tambahnya.
Gubernur Deru juga menyarankan agar pembangunan infrastruktur tak hanya berfokus pada jalan dan jembatan, namun juga mencakup rumah sakit pratama, puskesmas rawat inap, jalur ekonomi, digitalisasi konektivitas, dan jaringan listrik.
Untuk menjawab tantangan kelistrikan di wilayah pesisir OKI yang belum terjangkau jaringan PLN, Gubernur Deru menawarkan solusi teknologi energi terbarukan.
“Khusus untuk daerah pesisir yang sulit dijangkau kabel PLN bisa menggunakan teknologi Surya Power. Ini penting agar rasio elektrifikasi Sumsel bisa mencapai 100 persen,” tutupnya.
(KH)
