Tulang Bawang.Berita1.info-
Marak aktifitas para mafia BBM subsidi di SPBU di jalan lintas timur Kibang Kabupaten Tulang Bawang semakin merajalela adapun modus pelaku pengecor diduga bekerjasama dengan petugas SPBU mobil warna silver yang sudah dimodifikasi maksimal, diduga kuat kemungkinan untuk mengelabuhi APH dan masyarakat setempat.
Menurut keterangan salah seorang pengawas eko saat dikonfirmasi oleh wartawan media ini pada hari Rabu tertanggal 23-04-2025 di ruangannya SPBU 24-341-70 mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan statement dan mengarahkan langsung saja konfirmasi dengan bos.
" Maaf bang kalian langsung saja konfirmasi dengan bos pak halim atau sama abri karena saya hanya sebagai pengawas tidak bisa memberikan konfirmasi, saya tidak tau kalo terkait masalah ngecor saya ini hanyalah kerja bang " elaknya seperti orang linglung.
Salah satu warga jalan lintas timur Kibang yang tidak mau namanya dimediakan, membenarkan terkait perihal pengecoran BBM bersubsidi yang dilakukan oleh mafia BBM, oknum yang menggunakan mobil dengan cara di langsir bahkan menggunakan banyak jerigen, bbm ini seharusnya diperuntukan buat masyarakat kecil tapi di SPBU lintas timur Kibang malah terlihat sengaja menyediakan pengecoran, ini sudah jelas dugaan penyalahguna BBM bersubsidi, kegiatan pengecoran tersebut dilakukan pihak pengelola SPBU yang sudah terstruktur dengan jadwal yang telah di tentukan,ungkapnya.
Degan adanya pengecoran BBM subsidi Gunawan Selaku ketua LSM porkoprindo Tulang bawang meminta kepada pihak badan penganturan hilir dan gas bumi (BPH MIGAS) kepada Polri Polda dan Polres Tulang Bawang selaku aparat penegak hukum untuk dapat menindak lanjuti penindakan hukum, sesuai pasal yang berlaku,pintanya.
ijelaskannya Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:
Badan usaha dan/atau masyarakat dilarang oleh melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:
Setiap orang yang melakukan:
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat di pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.
Jerat Hukum Bagi SPBU Terkait pertanyaan Anda, bagi SPBU yang menjual BBM tersebut sehingga pembeli dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan tanpa izin, dapat dipidana dengan mengingat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sampai berita ini di terbitkan pihak SPBU masih belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut karena tidak ada ditempat di chat via WhatsApp tidak merespon, Berita ini akan terus dipublikasikan secara bergulir sampai keaparat penegak hukum dan ke BPH -MIGAS PUSAT. Pungkasnya.
Sumber : Peristiwa24
