Manggarai Timur,berita1.info-Sebuah insiden penganiayaan terhadap seorang wartawan bernama Firman Jaya oleh oknum sesama profesi berinisial AK menggemparkan Kabupaten Manggarai Timur. Namun, di balik tindakan kekerasan ini, terkuak dugaan yang lebih mencengangkan: adanya kedekatan bahkan kolaborasi antara sejumlah media lokal dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
Firman Jaya, yang dikenal kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, menduga kuat bahwa penganiayaan yang menimpanya berkaitan erat dengan pemberitaannya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terduga pelaku, AK, melalui medianya, selalu tampil sebagai pihak yang membela dan mengklarifikasi setiap kritik yang dilayangkannya kepada pemerintah.
"Saya menduga ada kaitannya karena dalam setiap pemberitaan saya tentang Pemda Manggarai Timur, dia (terduga pelaku) selalu menjadi media klarifikasinya," ungkap Firman Jaya, seperti dikutip dari Publikata.com.
Pernyataan ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, mengecam keras insiden penganiayaan tersebut dan mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.
Namun, sorotan tajam Yohanes Oci tidak hanya tertuju pada kasus kekerasan itu sendiri. Ia justru menyoroti dugaan keterlibatan insan pers dalam "lingkaran kekuasaan" Pemerintah Manggarai Timur.
"Harusnya dalam menjalankan karya jurnalistik harus kedepankan sikap profesionalitas, jangan terkesan memposisikan diri sebagai juru bicara pemerintah," tegas Yohanes Oci.
Menurutnya, jika insan pers bertindak sebagai corong pemerintah, maka fungsi kontrol dan pengawasan publik yang seharusnya diemban menjadi cacat. Netralitas media dipertanyakan, dan kebenaran informasi yang disajikan kepada masyarakat pun berpotensi terdistorsi demi kepentingan penguasa.
"Kalau insan pers jadi juru bicara pemerintah maka sudah pasti netralitasnya sebagai lembaga pengontrol atau pengawasan publik itu hanya naratif semata dalam UU Pers," tandasnya.
Lebih jauh, Yohanes Oci memperingatkan Pemerintah Manggarai Timur untuk tidak menarik insan pers ke dalam ranah pemerintahan. Tindakan ini dinilainya dapat merusak independensi pers dan tatanan pemerintahan yang sehat.
"Pemerintah Manggarai Timur harus paham kehadiran insan pers. Artinya jangan menarik mereka ke dalam pemerintahan karena ini merusak tatanan pers dan tatanan pemerintahan sebab lembaga kontrol publik dijadikan pemain dalam kebijakan publik serta dijadikan juru bicara bagi pemerintah dan ini sangat bahaya sekali," pungkasnya.
Kasus penganiayaan Firman Jaya ini menjadi tamparan keras bagi dunia pers di Manggarai Timur. Jika dugaan kolusi antara media tertentu dengan pemerintah terbukti benar, maka kepercayaan publik terhadap independensi dan objektivitas pemberitaan akan semakin terkikis. Masyarakat pun berhak mempertanyakan, informasi mana yang benar-benar fakta dan mana yang sekadar "pesanan" penguasa?
Akankah aparat kepolisian mampu mengungkap kebenaran di balik kasus ini? Dan mampukah insan pers di Manggarai Timur kembali menegakkan marwah profesinya sebagai pilar keempat demokrasi yang independen dan berani mengkritisi kekuasaan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
(piter bota)
